Hari jum'at lalu saya membaca sebuah berita di salah satu koran nasional. Di sana disebutkan bahwa Presiden Thailand yang notabene dari kalangan militer mengatakan bahwa pemerintah akan membredel media yang kritis kepada pemerintah.
Pada umumnya, diberbagai negara yang dipimpin oleh rezim militer, bertindak dengan tangan besi kepada para pengkritiknya.
Saya menjadi bertanya-tanya, negeri ini dipimpin oleh orang yang bukan kalangan militer, tapi mengapa perbuatannya lebih sadis daripada rezim militer di Thailand? Kalau di Thailand baru mau, disini sudah mulai dilakukan upaya pembredelan itu.
Keadaan sebaliknya malah terjadi pada pemerintahan SBY. Sudah 2 periode SBY memimpin negeri, sudah sangat banyak media mengkritik pemerintahannya, tapi tak satupun dari media-media tersebut yang dibredel. Bukankah SBY itu berasal dari kalangan militer? Mengapa dia tidak membredel media yang kritis kepadanya?
Saya jadi bertanya-tanya tentang definisi rezim militer. Menurut kamus bahasa Indonesia, rezim militer adalah sistem pengelola pemerintahan yang dijalankan oleh militer.
Jokowi walaupun bukan dari kalangan militer, tapi orang-orang disekelilingnya, yang mempengaruhi kebijakannya, berasal dari kalangan militer. Contohnya yang paling penting dan signifikan adalah Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan dan mantan kepala BIN Hendropriyono. Keduanya adalah jendral-jendral yang dikenal dekat dengan kalangan sekuler dan Kristen Fundamentalis.
Luhut adalah salah satu aktor penting pembentukan Provinsi Kristen Tapanuli. Namun alhamdulillah dengan izin Allah upaya pembentukan provinsi ini gagal. Sedangkan Hendropriyono adalah aktor dibalik pembantaian umat Islam di Talangsari Lampung.
Kepala Staf Kepresidenan adalah posisi sentral dalam mempengaruhi kebijakan seorang Presiden. Apalagi saat ini, Luhut mempunyai 5 orang deputi kepala staf kepresidenan. Hal ini semakin menunjukkan cengkraman kepada Jokowi dan upaya sistematis untuk mengurangi pengaruh Wapres Jusuf Kalla. Pengangkatan deputi itu diprotes oleh JK dan Akbar Faisal.
Hendropriyono adalah aktor dibalik proyek mobil nasional. Walaupun Jokowi lagi-lagi berbohong untuk kesekian kalinya mengatakan bahwa penandatangan itu bukan terkait dengan mobil nasional. Padahal sudah jelas tertulis "mobil nasional". Anak dan menantu Hendro juga diangkat menjadi komisaris telkomsel dan komandan paspampres.
Seorang pengamat dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti mengaku heran dengan sikap Presiden Jokowi yang begitu mengistimewakan Mantan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono. Ray Rangkuti menilai komposisi tersebut seolah memberi sinyal kalau Jokowi akan banyak mengambil pendekatan keamanan dalam menangani berbagai persoalan, termasuk politik.
Dari pengamatan saya ini, saya menarik kesimpulan. Bahwa pada hakikatnya rezim Jokowi adalah rezim militer. Dari kebijakan-kebijakan Jokowi seperti pemblokiran situs islam, menunjukkan fakta ini.
0 komentar:
Posting Komentar