Rezim Jokowi Rezim Militer

Hari jum'at lalu saya membaca sebuah berita di salah satu koran nasional. Di sana disebutkan bahwa Presiden Thailand yang notabene dari kalangan militer mengatakan bahwa pemerintah akan membredel media yang kritis kepada pemerintah.

Pada umumnya, diberbagai negara yang dipimpin oleh rezim militer, bertindak dengan tangan besi kepada para pengkritiknya.

Saya menjadi bertanya-tanya, negeri ini dipimpin oleh orang yang bukan kalangan militer, tapi mengapa perbuatannya lebih sadis daripada rezim militer di Thailand? Kalau di Thailand baru mau, disini sudah mulai dilakukan upaya pembredelan itu.

Keadaan sebaliknya malah terjadi pada pemerintahan SBY. Sudah 2 periode SBY memimpin negeri, sudah sangat banyak media mengkritik pemerintahannya, tapi tak satupun dari media-media tersebut yang dibredel. Bukankah SBY itu berasal dari kalangan militer? Mengapa dia tidak membredel media yang kritis kepadanya?

Saya jadi bertanya-tanya tentang definisi rezim militer. Menurut kamus bahasa Indonesia, rezim militer adalah sistem pengelola pemerintahan yang dijalankan oleh militer.

Jokowi walaupun bukan dari kalangan militer, tapi orang-orang disekelilingnya, yang mempengaruhi kebijakannya, berasal dari kalangan militer. Contohnya yang paling penting dan signifikan adalah Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan dan mantan kepala BIN Hendropriyono. Keduanya adalah jendral-jendral yang dikenal dekat dengan kalangan sekuler dan Kristen Fundamentalis.

Luhut adalah salah satu aktor penting pembentukan Provinsi Kristen Tapanuli. Namun alhamdulillah dengan izin Allah upaya pembentukan provinsi ini gagal. Sedangkan Hendropriyono adalah aktor dibalik pembantaian umat Islam di Talangsari Lampung.

Kepala Staf Kepresidenan adalah posisi sentral dalam mempengaruhi kebijakan seorang Presiden. Apalagi saat ini, Luhut mempunyai 5 orang deputi kepala staf kepresidenan. Hal ini semakin menunjukkan cengkraman kepada Jokowi dan upaya sistematis untuk mengurangi pengaruh Wapres Jusuf Kalla. Pengangkatan deputi itu diprotes oleh JK dan Akbar Faisal.

Hendropriyono adalah aktor dibalik proyek mobil nasional. Walaupun Jokowi lagi-lagi berbohong untuk kesekian kalinya mengatakan bahwa penandatangan itu bukan terkait dengan mobil nasional. Padahal sudah jelas tertulis "mobil nasional". Anak dan menantu Hendro juga diangkat menjadi komisaris telkomsel dan komandan paspampres.

Seorang pengamat dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti mengaku heran dengan sikap Presiden Jokowi yang begitu mengistimewakan Mantan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono. Ray Rangkuti menilai komposisi tersebut seolah memberi sinyal kalau Jokowi akan banyak mengambil pendekatan keamanan dalam menangani berbagai persoalan, termasuk politik.

Dari pengamatan saya ini, saya menarik kesimpulan. Bahwa pada hakikatnya rezim Jokowi adalah rezim militer. Dari kebijakan-kebijakan Jokowi seperti pemblokiran situs islam, menunjukkan fakta ini.

Continue Reading →

Umat Islam VS Media Massa Sekuler

Saat ini saya melihat fenomena pembunuhan akal kritis rakyat Indonesia oleh media massa.

Hampir seluruh media massa saat ini adalah pendukung Jokowi, Ahok, dan kaum sekuler lainnya. Walaupun mereka sesekali mengkritik tapi seringkali apa yang mereka kritik itu bukan substansi sesungguhnya atau bukan terkait masalah-masalah besar. Bila ada tokoh umat mengkritik tokoh-tokoh sekuler dari kalangan mereka, ramai-ramai media membela tokoh sekuler itu. Karena mereka mungkin menyadari bahwa menjatuhkan kewibawaan tokoh-tokoh sekuler sama saja meruntuhkan sekularisme itu sendiri! Oleh karena itu, tokoh-tokoh sekuler itu harus dibela habis-habisan. Salah satu caranya adalah membuat opini tandingan seolah tokoh umat tersebutlah yang berbahaya bagi rakyat.

Dalam kasus Ahok vs DPRD DKI misalnya, pengamat seperti Effendi Ghozali misalnya mengatakan Ahok dikeroyok oleh anggota dewan. Jelas sekali pengamat seperti Effendi Ghozali walaupun kadang berusaha tampil objektif, namun seringkali memperlihatkan wujud aslinya sebagai pengamat yang tidak netral.

Taruhlah Ahok dikeroyok anggota dewan, maka yang terjadi saat ini juga anggota dewan dikeroyok media massa. Lebih parah mana, dikeroyok anggota dewan yang jumlahnya segelintir orang dan acapkali hanya mampu mempengaruhi segelintir orang lainnya atau dikeroyok media massa yang mampu mempengaruhi rakyat Indonesia secara keseluruhan; bisa saja yang haq dikatakan batil dan yang batil dikatakan haq.

Baru-baru ini juga beberapa lembaga survei mengungkapkan hasil surveinya yang menyebutkan 60-70% rakyat jakarta mendukung Ahok. Saya tidak terlalu heran dengan hasil survei ini karena mereka (LSI dan Cyrus) adalah lembaga survei pendukung Ahok.

Media massa sering mengopinikan seolah Ahok berada diposisi terzalimi padahal mulut Ahok, kata orang betawi, gede bacot; sering berkata kasar dan merendahkan bawahannya. Bagaimana bisa ia ditampilkan sebagai orang yang terzalimi sementara disisi lain dia tampil menzalimi?! Ahok mengatakan Legislatif dan Eksekutif sama-sama tukang garong. Apakah dia tidak menyadari bahwa dirinya bagian dari eksekutif? Apa yang terjadi sesungguhnya? Bukannya membersihkan internalnya atau aparat birokrasinya, dia malah ingin membangun pencitraan untuk dirinya pribadi.

Umat jangan sampai terperosok pada lubang pencitraan untuk yang kedua kalinya. Akal kritis dan hati nurani harus terus dimainkan. Jika tidak, saya takutkan sekularisme merajalela, orang-orang saleh disingkirkan dan syiar-syiar Islam dipadamkan. Percaya atau tidak, hal itu sudah mulai terjadi saat ini.

Continue Reading →